BAGAIMANA jika dana pensiun yang selama ini menjadi penopang hari tua jutaan aparatur sipil negara ternyata tidak sekuat yang dibayangkan?
Pertanyaan ini mengemuka setelah pemerintah mengeluarkan peringatan serius terkait program tabungan hari tua (THT) yang dikelola PT Taspen (Persero).
Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mengungkap potensi masalah besar yang bisa menekan keuangan negara.
Lonjakan klaim diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, seiring gelombang ASN yang memasuki masa pensiun.
Risiko Klaim Meningkat Tajam dalam Waktu Dekat
Mayoritas peserta program Taspen saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 50 tahun.
Itu berarti, dalam kurun kurang dari dua dekade, gelombang besar ASN akan bersamaan memasuki masa pensiun.
“Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan klaim,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin (25/8/2025).
Data menunjukkan, meski secara umum rasio likuiditas program jaminan sosial yang dikelola Taspen masih di atas seratus persen, THT justru mengalami tren penurunan.
Baca Juga:
Rosan: Dana Pemerintah Rp200 Triliun Ubah Peta Likuiditas Bank BUMN
Rahasia Sukses Undang Jurnalis Ekonomi untuk Liputan Acara Perusahaan
Naturalisasi Berhenti, Erick Thohir Percaya Liga dan Diaspora Jadi Jawaban
Kondisi ini menjadi tanda bahaya bagi keberlangsungan pembayaran manfaat pensiun ASN di masa depan.
Skema Pay As You Go dan Beban APBN
Pemerintah menegaskan, skema pembiayaan pensiun ASN dengan sistem pay-as-you-go yang dibiayai APBN relatif aman untuk jangka pendek.
Namun, jika defisit pada THT semakin besar, APBN akan terpaksa menanggung beban tambahan.
“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang,” tegas dokumen Kemenkeu.
Baca Juga:
Harga Beras Medium Naik, Bapanas Siapkan Stabilisasi di Daerah
Tren Press Release Galeri Foto Perkuat Branding Dan Transparansi
Kerugian Negara Rp300 T: Skandal Tanah yang Mengancam Kedaulatan
Tanpa reformasi kebijakan yang tepat, risiko ini bisa membesar dan mengganggu stabilitas fiskal negara.
Para ekonom menilai, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi internal Taspen.
Sebaliknya, jika tidak diantisipasi, potensi ledakan klaim bisa menguras keuangan negara dan mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Investasi Aman Tapi Belum Cukup
Taspen sendiri menempatkan sebagian besar dana investasi pada instrumen yang dinilai aman.
Sebanyak 66,7 persen dana diinvestasikan ke obligasi negara, 21,3 persen dalam bentuk deposito, dan sisanya 12 persen ke saham serta reksa dana.
Komposisi ini menjaga stabilitas, tetapi tidak cukup untuk menekan risiko jangka panjang program THT.
Baca Juga:
Investigasi Beras Oplosan: Solusi Pemerintah Lindungi Konsumen dan Petani
CSA Index Agustus 2025 Naik Signifikan, Momentum Investasi Kembali ke Bursa RI
Cegah Ke Luar Negeri, KPK Bidik Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun
Sensitivitas investasi terhadap kondisi pasar keuangan global tetap tinggi, terutama ketika gejolak ekonomi meningkat.
Pemerintah menegaskan tengah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap THT.
“Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan,” bunyi Nota Keuangan tersebut.
Reformasi untuk Menjaga Hak Pensiunan ASN
Dari sisi kebijakan, pemerintah mendorong adanya reformasi THT sebagai langkah pencegahan.
Jika dibiarkan, lonjakan klaim ASN yang memasuki pensiun bisa mengancam kesinambungan dana pensiun nasional.
Sejumlah opsi perbaikan tengah dibahas, mulai dari penyesuaian iuran, diversifikasi investasi, hingga skema baru pengelolaan dana.
Tujuannya bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan hak-hak pensiunan ASN tetap aman.
Bagi jutaan ASN yang telah mengabdi puluhan tahun, kepastian dana pensiun adalah harapan terbesar di hari tua.
Pemerintah kini dituntut untuk tidak hanya mengelola risiko, tetapi juga memberi jaminan kepastian kepada mereka yang menggantungkan masa depan pada Taspen.****
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
