Kasus Pagar Laut Pantura di Tangerang, KKP akan Jatuhkan Sanksi Denda Sebesar Rp18 Juta per Kilometer

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 23 Januari 2025 - 11:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono. (Facebook.com @Sakti Wahyu Trenggono)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono. (Facebook.com @Sakti Wahyu Trenggono)

SEPINTAS.COM  – Pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum merinci soal total denda terhadap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang tersebut,

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan hal tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

“Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta,” kata Trenggono

Sebelumnya, KKP telah memanggil dan menerima pemeriksaan dua orang nelayan yang mengklaim pemasangan pagar laut itu.

Tahapan pemeriksaan terhadap orang yang mengatasnamakan memasang pagar laut tersebut, kini masih berlangsung dan dirinya tengah menunggu hasil pemeriksaan.

Pemasangan pagar laut di perairan Tangerang ini juga menjadi bahan koreksi KKP untuk memantau seluruh pergerakan melalui sistem “Ocean Big Data”.

“Saya koreksi dan perbaiki terus dengan sistem. Sebenarnya kalau kita sudah terimplementasi semuanya yang Ocean Big Data sudah ketahuan,” kata Trenggono.

Menteri KP menjelaskan bahwa pengungkapan pemilik pagar laut masih dilakukan pendalaman dengan berkoordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Keterangan dari Menteri ATR menyebutkan ada dua orang yang terindikasi pelaku dan selanjutnya menjadi bahan diskusi untuk diserahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.

“Begitu kita dapat (pelakunya) akan didenda. Dari kami sanksi denda karena lebih ke arah sanksi administratif, kalau ada unsur pidana itu kepolisian,” kata Trenggono.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Jazirahnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Heijakarta.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Rosan: Dana Pemerintah Rp200 Triliun Ubah Peta Likuiditas Bank BUMN
Rahasia Sukses Undang Jurnalis Ekonomi untuk Liputan Acara Perusahaan
Harga Beras Medium Naik, Bapanas Siapkan Stabilisasi di Daerah
Dana Pensiun ASN di PT Taspen Berpotensi Defisit Likuiditas
Tren Press Release Galeri Foto Perkuat Branding Dan Transparansi
Investigasi Beras Oplosan: Solusi Pemerintah Lindungi Konsumen dan Petani
CSA Index Agustus 2025 Naik Signifikan, Momentum Investasi Kembali ke Bursa RI
PHR Pertahankan Sertifikasi ISO SMT untuk Mutu, Lingkungan, dan Keselamatan Kerja

Berita Terkait

Rabu, 17 September 2025 - 09:36 WIB

Rosan: Dana Pemerintah Rp200 Triliun Ubah Peta Likuiditas Bank BUMN

Senin, 15 September 2025 - 06:13 WIB

Rahasia Sukses Undang Jurnalis Ekonomi untuk Liputan Acara Perusahaan

Kamis, 4 September 2025 - 06:39 WIB

Harga Beras Medium Naik, Bapanas Siapkan Stabilisasi di Daerah

Selasa, 26 Agustus 2025 - 09:33 WIB

Dana Pensiun ASN di PT Taspen Berpotensi Defisit Likuiditas

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:56 WIB

Investigasi Beras Oplosan: Solusi Pemerintah Lindungi Konsumen dan Petani

Berita Terbaru

PT Taspen jadi sorotan usai RAPBN 2026 ungkap risiko likuiditas. (Dok. taspen.co.id)

Ekonomi

Dana Pensiun ASN di PT Taspen Berpotensi Defisit Likuiditas

Selasa, 26 Agu 2025 - 09:33 WIB